Tapi, meski data menunjukkan angka pengangguran menurun, prediksi lonjakan patologi pembangunan itu juga dilantunkan banyak pihak dengan cukup lantang. Dampak pasar bebas ASEAN-Tiongkok (ACFTA) menjadi momok bagi ancaman terjadinya pengangguran dalam negeri. Disempurnakan lagi dengan lemahnya gebrakan kebijakan penanganan tunakarya yang diperankan pemerintah.

Kebijakan Salah Arah

Noda pembangunan berupa pengangguran bukanlah kutukan dari langit. Industrialisasi sebagai tema besar pembangunan ekonomi Indonesia yang telah dijalankan sekian dekade, tampaknya, melewati rute yang salah hingga pengangguran menjelma menjadi efek samping pahit yang harus ditelan.

Inilah ''buah'' strategi pembangunan yang sampai saat ini menjadi sandera kesejahteraan bagi rakyat. Industrialisasi yang telah dikerjakan selama sekian dekade ternyata berjalan salah arah. Industrialisasi yang kita kerjakan tidak memiliki bobot sepadan seperti yang dilakukan negara-negara maju lainnya.

Dalam hal ini, konsep industrialisasi yang dijalankan tidak memiliki ''grand design'' alias arah yang ingin dituju. Di satu sisi, strategi industrialisasi yang dilaksanakan ingin meniru model negara maju. Di sisi lain, bekal yang dimiliki (endowment factor) sangat berbeda.

Yang terjadi, berbagai industri padat teknologi yang kita bidani, yang banyak mengadopsi rute negara-negara maju, justru lunglai bahkan gugur sebelum bersemi. Sebab, industri-industri padat teknologi yang kita kembangkan tidak mampu bersaing di pasar internasional, sedangkan sektor pertanian yang sangat potensial yang sebenarnya mampu menjadi raksasa justru cenderung terabaikan hingga sekarat karena tidak diurusi secara serius selama sekian dekade.

Kealpaan itulah yang harus diurai agar rantai kemakmuran berupa pengangguran bisa diakhiri. Memang, yang harus disadari, strategi pembangunan tidak bisa dijalankan dengan kilat dengan hasil yang mujarab. Merevisi langkah pemerintah butuh ketelatenan dan waktu panjang agar di kemudian hari diperoleh hasil lebih baik.

Ancaman Global

Berdasar hasil survei The Nielsen terhadap 50 negara, pengangguran menjadi ancaman setidaknya pada lima negara. Yakni, Tiongkok mencapai kekhawatiran terhadap bayang-bayang pengangguran mencapai 29 persen. Kemudian, Hongkong (33 persen), India (29 persen), Italia (24 persen), Spanyol (34 persen), dan Meksiko (28 persen). Bahkan, negara ekonomi kuat seperti Singapura tak luput dari rasa waswas melonjaknya pengangguran yang mencapai 32 persen.

Melonjaknya ancaman pengangguran merupakan episode imbas krisis finasial yang secara langsung menggerus investasi dan daya beli. Karena itu, kerawanan pengangguran harus menjadi prioritas utama pekerjaan rumah bagi pemerintah.

Salah satu formula yang bisa ditempuh, pemerintah dituntut memberi anggaran yang cukup pada pos-pos pembangunan infrastruktur. Sebab, itulah salah satu ramuan yang masih mujarab guna menjawab masalah pengangguran dengan penyerapan tenaga kerjanya.

Terlebih, mampu memecah konsentrasi untuk pembangunan infrastruktur di luar Jawa. Baik itu jalan, listrik, komunikasi, maupun lainnya. Hal tersebut mempunyai multifier effect yang lebih besar karena potensi ekonomi berbasis alam di Kawasan Timur Indonesia (KTI) sangat besar.

Dengan sumber daya ekonomi tersebut, ditunjang infrastruktur yang memadai, investasi pada wilayah ini akan menjadi mahkota bagi penanaman modal. Dari titik ini, kubangan pengangguran bisa secara simultan diatasi.

Mungkin yang patut disayangkan saat ini, energi pemerintah terkuras untuk mengatasi persoalan politik. Memang, gejolak politik yang ada terasa semakin liar, hingga isu pemakzulan menjadi narasi utama.

Sesungguhnya, pengangguran, kemiskinan, dan kesejahteraan rakyat adalah rintangan yang masih menghadang. Itulah ''gajah'' di depan mata yang harus diselesaikan. Riuhnya politik justru menjadi permasalahan baru menuju pemulihan ekonomi.

Di antara seluruh aspek yang kita miliki, Indonesia masih mempunyai kesempatan besar untuk menggapai cita-cita kemakmuran bagi rakyat. Namun, tentu saja beberapa syarat penting harus dipenuhi. Pertama, diperlukan orientasi yang sama yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai pilar utama.

Kedua, yang tidak kalah penting, pemerintah harus berani ''hidup bersahaja'' bersama-sama rakyat. Berbagai rencana, peningkatan fasilitas para penyelenggara negara (pembelian pesawat, mobil mewah, kenaikan tunjangan), sejatinya menjadi ''tikaman'' kebijakan bagi rakyat.

Semoga masyarakat Indonesia segera terbebas dari hiruk-pikuk persoalan yang semakin menjauhkannya dari kesejahteraan. (*)