Penyelenggara kekuasaan bukannya hendak mengonstruksi pemerintahan ini lewat penguatan moralitas dan profesionalitas sumber daya manusianya. Tapi, mereka tergelincir pada ''penjualan'' reward yang cenderung memanjakan. Misalnya, tawaran kenaikan gaji bagi birokrat atau komunitas pejabat.

Wakil Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menyatakan, sebagian besar (80 persen) perkara korupsi di Indonesia tergolong korupsi yang rakus (corruption by greed). Indikasinya, pelaku kasus tindak pidana korupsi lebih banyak yang memiliki jabatan daripada pegawai biasa yang melakukan korupsi karena terpaksa (corruption by need) (2010).

Temuan itu menarik dicermati. Sebab, hal tersebut sebenarnya merupakan gugatan kepada SBY (pemerintah) bahwa iming-iming kenaikan gaji yang sering dijadikan segmentasi ''politik'' atau strategi merangsang birokrat (pejabat) supaya menjadi pejabat bermoral tinggi, taat pada sumpah jabatan, tidak ''memutilasi'' kode etik, dan menunjukkan kinerja terbaiknya tidak akan mampu mengubah atau ''merevolusi'' praktik-praktik penyelingkuhan kekuasaan (abus of power).

Wajah birokrat kita merupakan deskripsi performance elemen kekuasaan yang bertipologi serakah. Tak pernah mengenal puas atau tak kenal titik nadir dalam melakukan petualangan yang berelasi dengan proyek-proyek basah, program kerja yang tak terealisasi, serta program setengah jadi dan sekadar sampel yang dikalkulasi bisa mendatangkan keuntungan ekonomi (uang) besar.

Bagi seseorang (birokrat) yang terbiasa menjadikan penyalahgunaan jabatan sebagai segmentasi komoditas logis, wajar, dan bahkan ''harus'' demi mendapatkan atau menahbiskan uang, iming-iming kenaikan gaji atau perwujudan kebijakan riil gaji naik 10-20 persen, misalnya, tidak akan berimbas dalam menggiring dan mengedukasi dirinya untuk menjadi pejabat bermental teguh amanat.

***

Imadudin Abdurrahim dalam Kuliah Tauhid-nya (2005) menyebutkan, ''tuhan tandingan'' yang paling populer pada zaman modern ini adalah duit. Sebab, memang ternyata duit itu termasuk ''Ilah'' yang paling berkuasa di dunia ini. Di kalangan orang Amerika, terkenal istilah ''The Almighty Dollar'' (dolar yang mahakuasa). Memang telah terbukti di dunia ini bahwa hampir semua yang ada dalam hidup ini bisa diperoleh dengan duit. Bahkan, dalam banyak hal, harga diri manusia pun bisa dibeli dengan duit.

Manusia tidak malu lagi melakukan apa saja demi mendapatkan duit. Padahal, malu itu bagian terpenting dari iman. Betapa banyak orang yang sampai hati menggadaikan negeri dan bangsanya demi mendapatkan duit. Memang, ''tuhan'' berbentuk duit ini sangat banyak menentukan jalan kehidupan manusia pada zaman modern ini.

Seperti halnya Imadudin, filosof kenamaan Aristoteles sudah mengingatkan, semakin tinggi penghargaan manusia terhadap uang (kekayaan), semakin rendahlah penghargaan manusia terhadap nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kesusilaan.

Aristoteles maupun Imadudin sebenarnya sudah jelas menyebutkan bahaya uang yang ditahbiskan atau diabsolutkan dalam ranah perburuan. Keterjebakan manusia (pejabat) dalam memburu dan mengumpulkan uang bisa membuatnya sebagai elemen negara yang buta nurani, yang segala sikap dan sepak terjang yang ditunjukkan serba dihargai dengan uang, bukan dengan menunjukkan sikap militan dalam mengemban amanat jabatan.

Dalam wajah birokrat atau pejabat yang gemar menahbiskan uang seperti itu, iming-iming kenaikan gaji tak akan mempan dijadikan senjata melakukan revolusi melawan budaya korupsi. Keserakahan atau kerakusan hanya bisa dilawan dengan penegakan hukum (law enforcement) yang kuat, yang setiap elemen peradilannya mengutamakan prinsip ''memburu'' tegaknya keadilan dan egalitarianisme.

***

Ketika elite strategis kita sudah demikian parah tergelincir dalam pakem korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dan memenangkan kerakusan di mana pun dirinya dipercaya menjalankan amanat negara, mustahil hanya dengan tambahan kenaikan sedikit gaji, apalagi di level jabatan strategis atau elite struktural-fungsional, bisa digunakan sebagai benteng untuk melindungi dari ancaman virus yang menyesatkannya.

Selain itu, selama ini, beberapa kali kenaikan gaji pejabat atau birokrat di negeri ini, secara das sein, masih belum maksimal membedah kultur santai dan mafiosonya. Mereka bahkan masih mengawetkan atau melanggengkan pola birokrasi ''sabda pandhita ratu'' atau berbudaya petunjuk, saling memburu, dan mengamankan simbiosis mutualisme. Atau, baru bisa dan mau menjalankan aktivitas layanan publik kalau ada perintah atasan.

Penegakan hukum tanpa mengenal kasta (pejabat rendah atau atas), tampaknya, merupakan solusi tepat untuk melawan korupsi atau penyimpangan kekuasaan, bukan kebijakan menaikkan gaji. Memaksakan menaikkan gaji pejabat saat kehidupan rakyat secara umum masih sekarat hanya akan memanjakan segelintir pejabat dan menciptakan disparitas yang rawan mengundang ''pembangkangan'' wong cilik.

Pejabat kita harus terus-menerus dididik belajar mempertanggungjawabkan segala aktivitas atau program kerjanya secara yuridis. Model pertanggungjawaban itu akan membuat mereka lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatan (kewajiban) yang berelasi dengan kepentingan publik, khususnya keuangan negara. Pertanggungjawaban tersebut juga akan membuat pejabat lebih berani ''menakut-nakuti'' dirinya ketika diajak berkolaborasi kriminalisasi oleh oknum lainnya. (*)