Dalam suasana alam demokrasi, di era reformasi ini kalimat program 100 hari masa pemerintahan bukanlah hal yang asing bagi kita. Karena kalimat program 100 hari sudah akrab di telinga kita mulai dari program 100 hari seorang kepala desa yang berhasil menang dalam suatu laga pemilihan, ataupun bupati, gubernur sampai kepada seorang presiden.

Konon menurut sejarahnya, program 100 hari ini dimulai oleh seorang presiden Amerika Serikat yang sangat fenomenal karena satu-satunya presiden Amerika yang terpilih dalam empat kali masa jabatan yaitu Franklin Delano Roosevelt . Kebijakan F.D. Roosevelt terhadap masa awal pemerintahannya tidak terlepas dari depresi yang sangat luar biasa melanda Amerika Serikat akibat terkena imbas dari perang dunia Pertama. Dalam program 100 hari Franklin Delano Roosevelt, diprogramkan merespons situasi pemerintahan yang sangat kritis pada saat itu, layaknya sebagai situasi atau kondisi tanggap darurat, maka dibutuhkan adanya personil yang memenuhi standard kerja seperti unit reaksi cepat. Franklin Delano Roosevelt membuktikan Program 100 harinya, pertama-tama dengan menyusun berbagai undang-undang yang dibutuhkan dalam rangka menuntaskan recovery ekonomi Amerika Serikat yang carut marut, mengurangi kemiskinan dan pengangguran yang dilakukan secara sistimatis, sehingga Amerika dapat keluar dari suasana depresi besar yang saat itu merupakan momok bagi rakyat Amerika.

Program 100 hari yang dimulakan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt diakui ataupun tidak, merupakan sebuah tradisi baru dalam praktik ketatanegaraan di beberapa Negara di dunia, termasuk di Indonesia, walaupun bentuknya belum terlalu jelas, akan tetapi jika ingin diformalkan, maka hal ini merupakan sebuah konvensi politik yang sangat menarik.

Menilai keberhasilan Program 100 hari awal suatu pemerintahan sulit untuk mengukur atau menilainya secara pasti, oleh karena sifatnya sangat relatif. Bagi lawan atau pesaing politik bagi pemerintahan yang berkuasa, pada umumnya memberikan nilai yang kurang positf demikian pula sebaliknya bagi pemerintahan yang berkuasa semua yang dilakukannya adalah hal yang positif bagi masyarakat atau Negara. Khusus dalam program 100 hari SBY-Budiono tentunya juga tidak terlepas dari silang pendapat, bagi sebuah negara demokrasi merupakan hal yang biasa. Bagi seorang Amin Rais dari PAN, program 100 hari SBY-Budiono tidak terlalu buruk, Agung Laksono dari Golkar menilai Pemerintahan SBY-Budiono sudah berbuat banyak untuk rakyat.

Andi Wijayanto, pengamat militer dari Universitas Indonesia menilai, program 100 hari SBY di bidang pertahanan cukup sukses dilaksanakan dan lumayan hasilnya. Demikian pula halnya Enggartiasto Lukita, anggota komisi I DPR-RI. Menurutnya program 100 hari sudah on the ride track. Akan tetapi bagi lawan-lawan politik SBY-Budiono tentu penilaiannya lain, misalnya bagi Tjahjo Kumolo, ketua Fraksi PDIP DPR-RI. Menurutnya Program 100 hari SBY belum memenuhi harapan masyarakat ,misalnya tentang Departemen Pertahanan. Persoalan revitalisasi industri pertahanan belum optimal, perhatian terhadap perbatasan dan pulau-pulau terluar masih sangat kurang, pengambilalihan bisnis TNI belum jelas penyelesaiannya, dan lain-lain.

Terlepas dari silang pendapat tentang keberhasilan Program 100 hari SBY–Budiono, yang sangat menarik adalah berdasarkan hasil survei independen LSI (Lembaga Survei Indonesia) bahwa Popularitas SBY diakui memang menurun sebagaimana hal yang sama juga dialami oleh program 100 harinya Obama. Akan tetapi 70 Persen masyarakat Indonesia masih puas atas Kinerja SBY.

Turunnya popularitas SBY sebesar 15 persen dimana sebelumnya 85 persen tidak terlepas dari kasus Bibit–Chandra dan Bank Century. Dari survei Lembaga Survei Indonesia khusus dari kalangan terpelajar 67 persen responden menilai kinerja SBY bagus, kalangan kurang terpelajar kepuasannya mencapai 70 persen. Masih menurut LSI tingkat kepuasan mayarakat terhadap SBY-Budiono ada hubungannya dengan kepuasan publik dalam hal kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain, dari aspek ekonomi nasional 82 persen mengaku lebih baik, 68 persen merasa sama saja, 52 persen mengaku ekonomi memburuk. Dari aspek politik nasional 84 persen menilai politik berjalan baik, 56 persen politik berjalan buruk.

Adanya silang pendapat yang terjadi di tengah-tengah masyarakat terhadap hasil program 100 hari perlu atau tidak bagi sebuah pemerintahan merupakan suatu hal yang biasa dan justru memperkaya fenomena demokrasi, sebenarnya yang penting bagi kita utamanya pemirsa panggung politik nasional, bukan lagi jargon 100 hari, melainkan action sang Presiden pasca evaluasi program 100 hari, karena menurut filosof Bennin “Ingatlah bahwa apa yang hari ini tak mau anda kerjakan, besokpun belum tentu anda mau mengerjakannya.”Sehingga Beecher berujar “Jika anda malas, anda akan menuju keruntuhan, di sana tidak banyak tempat-tempat pemberhentian. Sesungguhnya ini bukanlah jalan, tetapi penurunan yang meluncur ke bawah.” Tak lupa David Grayson & Rooseveld menasihati “Kemajuan langkahmu tidak ditentukan oleh kekuatan luar dirimu,tetapi oleh kemajuan dalam dirimu. Tantanglah dirimu untuk melakukan sesuatu yang selama ini engkau anggap dirimu tidak mampu melakukannya.”

Sebagai penutup tulisan singkat ini kuabadikan kalimat dan petuah Kahar Muzakkar “Jangan Bergerak, kalau tidak Maju. Jangan Maju kalau tidak Sampai. Jangan Sampai kalau bukan Sasaran.