Palu- Pajak masih menjadi urat nadi pembangunan di Indonesia. Sebab, sebanyak 75 persen anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) masih berasal dari penerimaan sektor pajak.
“Untuk itu kesadaran para wajib pajak dalam membayar pajak sangat diharapkan. Sehingga kelangsungan pembangunan yang saat ini pembiayaannya masih didominasi oleh pendapatan pajak dapat terlaksana, demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Sakli Anggoro, Dirjen Wilayah Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo (Suluttenggo) dan Maluku Utara pada acara malam keakraban dengan sejumlah wajib pajak se Sulawesi Tengah di Swiss-bellhotel, Rabu (3/2) tadi malam.
Untuk itu kata dia, peran pajak sangat penting bagi kelangsungan pembangunan di Indonesia.
“Kalau kita tidak membayar pajak berarti kita membiarkan puluhan juta saudara kita yang kehidupan masih di bawah garis kemiskinan. Jika kita tidak membayar pajak sama halnya kita mengambil hak orang lain,” jelasnya.
Untuk itu ia mengajak seluruh wajib pajak yang hadir pada acara malam keakraban itu untuk sama-sama merenung introspeksi diri. Dan tidak membiarkan kondisi sebagian rakyat Indonesia yang kehidupannya saat ini masih berada di bawah garis kemiskinan.
Pada kesempatan tersebut Sakli Anggoro mengungkapkan, pendapatan pajak untuk wilayah Suluttenggo dan Maluku Utara pencapaiannya sesuai dengan target.
“Bahkan Sulawesi Tengah yang semula diragukan bisa mencapai target pada akhirnya bisa mencapai target,” terangnya.
Sementara, pengamat ekonomi DR Timudin Mbowo, selain menerangkan devinisi serta fungsi-fungsi pajak berpendapat, sesungguhnya setiap orang sejak dari lahir sampai dengan pengurusan orang meninggal telah bersentuhan dengan yang namanya pajak.
Pengurusan akte kelahiran kata Dia, merupakan pembayaran pajak secara tidak langsung. Selanjutnya Timudin mengatakan, hasil pendapatan pajak sangat berperan dalam menunjang kelangsungan pembangunan.
“Data konkritnya, pendapatan asli daerah untuk Kota Palu, Rp43M. Sedangkan anggaran belanja mencapai Rp562 M. Demikian juga Donggala yang memiliki PAD Rp30 M, tapi anggaran belanjanya mencapai Rp472 M. Dengan selisih angka yang cukup besar ini, mau tidak mau harus ditambah dengan angaran yang namanya dana Alokasi Umum atau DAU,” jelas pengamat ekonomi ini.
Hal senada diungkapkan Theo Kristian, salah satu pengusaha di daerah ini. Ia mengaku sangat merasakan pesatnya pembangunan sarana dan prasaran yang dibangun oleh pemerintah yang notabene dari hasil pendapatan pajak.
Acara ramah tamah ini mengusung tema, ‘Posintomu Pengusaha Sulawesi Tengah ante Pimpinan Direktorat Jendral Pajak’. Di awali dengan tayangan prolog tentang kondisi kehidupan masyarakat miskin, yang menyambung hidupnya dari mengais sampah. (cr1)